Binanalar

Menyongsong Hajat Perempuan dalam Pilpres 2024

SUARA 30 Apr 2021 14:35

Menyongsong Hajat Perempuan dalam Pilpres 2024

binanalar.com

Binanalar.com - Waktu menuju pilpres 2024 nanti masih butuh waktu dua tahunan lebih tetapi desas-desus publik sudah mulai menaikkan level ke arah hasil survei figur yang dianggap layak maju pada pemilu nanti. Bahkan sejak dini sudah ada keseriusan dan persiapan matang menuju perhelatan lima tahunan itu. Survei Litbang Kompas merilis respon positif publik sebanyak 83 persen mendukung penuh tahapan pemilu 2024 dilakukan sejak dini. Artinya hasil koordinasi KPU dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Maret (15/3) lalu. Poin penting kita ialah bukan soal waktu kesiapan pemilu saja, tetapi bentuk eskalasi calon yang berkontestasi harus juga menghasilkan figur yang matang akan pengalaman dan track record jabatan serta kesanggupan mentalitas dirinya dalam dinamika politik saat mencalonkan diri.

Pada pemilu 2024 juga harus hadir figur perempuan, sudah satu dekade lamanya terhitung dari pemilu 2009 sama sekali tidak ada calon presiden atau wakil presiden dari kalangan perempuan. Megawati yang pernah menggandeng Prabowo Subianto pun gagal. Sekalipun Megawati bukan respresentasi perempuan baru pada pemilu 2009 lalu, karena dirinya sudah ketiga kalinya mengikuti hajatan demokrasi lima tahunan itu. Kini publik harusnya memikirkan sosok perempuan alternatif yang sepadan dan memiliki daya tawar mumpuni.

Dari deretan hasil riset lembaga-lembaga survei terkait elektabilitas calon presiden mendatang daya tawar perempuan masih rendah presentase elektabilitasnya. Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei pada 11 April 2021, ada 20 nama yang berpotensi menjadi calon presiden. Namun hanya dua orang perempuan yakni Puan Maharani (Ketua DPR RI) di urutan 10 dengan presentase1,6% serta Khofifah Indar Parawansa (Gubenur Jawa Timur) di urutan 13 dengan presentase 0,8% masih di atas nama-nama Zulkifli Hasan, Gatot Nurmantyo, Moeldoko, bahkan Mahfud MD. Sejumlah Survei lain seperti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Indikator Politik, bahkan Charta Politica hanya memasukkan maksimal dua kandidat perempuan, itupun dengan hasil presentase sangat rendah.

Trend elektabilitas calon dari hasil survei bisa jadi sangat ditentukan oleh faktor ketua partai politik, atau mereka sering kali menjadi trend setter dalam cawan media sosial. Apalagi, dalam upaya mengamankan suara legislatif, memang tidak jarang sedari awal para petinggi partai berusaha membangun branding dalam bursa pencalonan presiden. Hajat perempuan pada pilpres 2024 tidak berangkat dari susunan diskursus ketimpangan gender saja, ada dorongan agar publik juga mempertimbangkan profesionalisme figur. Pada saat pandemi, Menteri Keuangan Sri Mulyani cukup berhasil menahan inflasi keuangan yang munkin bisa aja berakhir naas bagi negeri ini. Jangan lupa juga sosok Retno Marsudi mentri Luar Negeri kita, dalam politik bebas aktif ASEAN, Indonesia masih membangun diplomasi agar konflik pada negara Myanmar tidak menjadi sandungan berat pada proses demokrasi, keamanan, dan perekonomian di ASEAN. Tidak lupa pula, Retno dianggap menjadi sosok perempuan yang sangat impresif dengan jajaran kementerian Luar Negeri yang dipimpinnya, tahun 2019 lalu dia diganjar dengan empat perhargaan internasional sekaligus yakni El Sol Del dari Peru, Agen Perubahan dari UN Women,  Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Belanda, serta Order of Merit dari Norwegia.

Memaksa Peluang

Wajar jika isu pencalonan presiden menjadi diskusi sejak dini diperbicangkan karena kita memang menganut sistem presidensial. Artinya, segala kemungkinan politik bisa saja menjadi kejutan. Peluang perempuan dalam pilpres 2024 ditentukan dalam tiga aspek. Pertama, harus adanya keinginan partai untuk tidak bergantung pada sosok ketua umumnya, sehingga partai akan menjadi sirkulasi baik bagi penyaringan calon. Apalagi, sebagian besar pimpinan parpol memiliki pengalaman pencalonan presiden dan banyak track record jabatan yang kurang baik. Calon perempuan akan menjadi pembeda di saat partai politik sering bergantung pada calon ketua umum yang notabennya laki-laki.

Kedua, pertimbangan figur profesional akan mengubah citra parpol yang lebih pragmatis dan hanya memperuntukkan posisi strategis pada jabatan-jabatan tertentu. Sosok profesionalisme dari kalangan perempuan tidak saja soal capaian figur politik tapi juga bisa profesionalisme dari jajaran kabinet atau kepala daerah saat ini. Dengan mekanisme ini pula, justeru partai politik akan mendapatkan simpati masyarakat luas dengan memikirkan kembali kapada keperluan mengikuti pendapat publik yang bosan akan parpol pemburu rente kekuasaan. Kita ambil hasil survei Indo Baromater 2020, Dari lima menteri yang dianggap berhasil dalam programnya, sosok Sri Mulyani menjadi cukup populer bahkan lebih baik dari pada menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD dengan perbandingan klateria kapasitas dan hasil kebijakan yang dihasilkan.

Ketiga, alasan lain bisa berasal dari konsistensi figur perempuan itu sendiri. Waktu masih panjang sekalipun seolah tahun menuju pemilu 2024 dalam politik tinggal menunggu waktu saja. Maka tentu konsistensi dan trust publik dari figur-figur perempuan harus terjaga. Trend kinerja akan menjadi sangat penting untuk dibaca publik. Sekalipun politik kita kadang dianggap bergatung pada paradigma politik “cost mahal”, tetapi publik akan tetap optimis bahwa dari kebosanan cara kerja politik yang mandeg serta trend demokratisasi yang kian hari turun, maka keperluan solusi alternatif dari figur-figur perempuan akan tetap ada.

Oleh sebab itu, arena pesta demokrasi dalam pemilu 2024 nanti kontestasi politik akan lebih menarik jika perhitungan figur-figur perempuan dimunculkan. Hal ini akan mengubah bahwa figur perempuan harus berasal dari sosok mapan atau kedekatan dengan keluarga politik (politik trah) tertentu. Tetapi, dengan masalah tantangan global yang makin menyisir kedaulatan dan pondasi ideologis berbangsa kita dari sektor kesejahteraan, pengeloaan, serta sehatnya birokrasi maka pilihannya hanya dengan mendaulat figur profesional, dan itu artinya kehadiran perempuan layak diperhitungkan.

 

Penulis: 

Estetika Handayani

(Direktur Kajian Politik Perempuan Estetika Institute)



Terkait