Binanalar

Pendangkalan Politik Perempuan Dalam Terorisme

SUARA 30 Apr 2021 14:33

Pendangkalan Politik Perempuan Dalam Terorisme

binanalar.com

Binanalar.com - Zakiah Aini usia 26 Tahun pelaku teror di Mabes Polri, Rabu (31/3) lalu menjadi alat tunjuk kuatnya pengaruh Brainstrorming pada perempuan belia lewat topeng unsur agama. Pembacaan jauh justeru kenapa motif teror yang sebetulnya sebagai langkah tindakan politik ideologis itu mudah menyerang usia produktif kalangan muda. Lalu kenapa pilihan menjalankan teror seolah menutupi terang benderang rasionalitas dan kebutuhan objektif peran perempuan yakni sebagai aktor penting pendorong kemajuan dan kesejahteraan.

Dua kejadian secara beruntun tidak selang waktu lama yakni bom bunuh diri Gereja Katedral di Makassar juga melibatkan sepasang suami istri. Dua peristiwa kali ini melibatkan dua perempuan sekaligus lintas usia. Bukan soal umur atau presentase jumlah pelaku, tetapi kehadiran perempuan itu sendiri dari skema peristiwa teror ini. Jika sejumlah survei menyebutkan rasionalitas kepekaan politik perempuan lebih mumpuni dibandingkan laki-laki. Maka dua kasus ini menjadi tamparan keras bagi program empowerment kaum perempuan.

Aksi lone wolf atau tindakan teror yang dilakukan secara sendiri mengutip definisi Burton dan Steward bahwa gerakan yang dilakukan Aini maupun perempuan di peristiwa Makassar tentulah harus dinilai lebih dalam. Sejauh ini literasi politik bagi kalangan perempuan masih sedikit format yang diserap. Jika ditemukan ada afiliasi langsung dengan ideologi kelompok ekstremis dari kasus Mabes dan Katedral Makassar maka tentu perlu penguatan dan koreksi muatan pendidikan politik di kalangan perempuan.

Dalam arena demokratisasi memang debat wacana kesejahteraan dan keluhuran hukum yang menjamin hak-hak warga menjadi wacana unggulan. Dari sanalah juga dipikirkan peluang dari tantangan seperti ideologi dari luar, gerakan yang mencoba membongkar nilai-nilai negara, serta ancaman dari rasa tidak percaya pada pemerintahan. Ini jelas terlihat, apalagi Prof John O Voll, guru besar sejarah di Georgetown University AS, mempunyai kesimpulan menarik mengenai relasi Islam, demokrasi, dan terorisme. Menurutnya, hubungan antara demokrasi dan terorisme di negara-negara muslim menampakkan wajah paradoks. Di satu sisi, tidak adanya demokrasi di negara-negara muslim dapat memunculkan terorisme, namun adanya demokrasi juga dapat melahirkan terorisme. Meskipun diakui bahwa terorisme tidak khas Islam, artinya bisa juga dilakukan siapa saja di luar muslim, namun asumsi yang mengatakan bahwa proses demokratisasi dapat menghilangkan radikalisme agama seperti terorisme, tidak berlaku di negara-negara muslim, karena proses demokratisasi di negara-negara muslim tidak otomatis menghilangkan terorisme.

Tesis John O Voll tersebut tentu saja didasari oleh observasi yang mendalam mengenai perkembangan demokrasi di berbagai negara muslim serta efek-efek sampingan yang ditimbulkannya, sehingga kesimpulan tersebut memang banyak benarnya. Bahkan, proses demokratisasi bukan saja tidak secara otomatis menghilangkan terorisme, tapi justru dijadikan inspirasi bangkitnya radikalisme agama. Di beberapa negara muslim, gerakan-gerakan radikal keagamaan justru lahir pada saat proses demokratisasi sedang digelar. Indonesia barangkali bisa dijadikan contoh yang baik mengenai hal ini. Gerakan-gerakan agama radikal di Indonesia justru lahir di saat proses demokratisasi sedang berjalan. Otonomi daerah sebagai refleksi dari tuntutan demokrasi misalnya, justru ditandai dengan bangkitnya literalisme-radikalisme agama seperti kehendak untuk menerapkan "syariat Islam". Di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Aceh, Makassar dan Cianjur pernah ataupun sudah disusun sejumlah Peraturan Daerah (Perda) untuk menerapkan syari'at Islam. Munculnya ormas-ormas Islam radikal dalam skala massif sebagai bagian dari gerakan sosial (social movement) juga terjadi ketika arus demokratisasi mulai digulirkan sejak Mei 1998, meskipun bibit-bibitnya sudah muncul jauh sebelum itu.

 Pendangkalan Peran Perempuan

Keikusertaan perempuan memunculkan anasir luas, apakah ada kemungkinan perempuan kita masih dalam posisi yang tidak ajeg dalam memahami dinamika politik dan memilih jalur lain dengan memanfaatkan kekecewaannya sehingga mereka menjadikan kritik itu dalam tindakan teror. Inilah salah satu kritik Hans Kung dalam bukunya A Global Ethics for Global politics and Economics adanya nilai-nilai humanis tergeserkan oleh kepentingan yang lebih sempit, yaitu kekuasaan dan kekayaan. Namun, kita menguji argumen ini tidak untuk menuduh ketidakadilan, tapi kurangnya penguatan nasionalisme, politik, dan peran dalam demokratisasi perempuan.

Jika memakai rasionalitas modern Cartesian-Newtonian juga mengarah pada ”logika oposisi biner”, di mana tercipta pasangan yang bias seperti; subyek-obyek, akal-intuisi, materi-immateri, atas-bawah, laki-perempuan, dst. Yang disebut di awal lebih sempurna dan mulia ketimbang yang terakhir. Sekalipun alasan teror tidaklah tunggal, pasti ada indikasi yang menyiratkan posisi perempuan seperti tidak berarti, sehingga perannya diambil oleh ekstremis yang dimanfaatkan oleh kepentingan dalam menciptakan permainan teror.

Pendangkalan politik perempuan selalu bermain dalam tataran praktis politik di lapangan, kadang sebabnya terdapat dalam percontohan politik yang tidak mengakomodir dengan baik perempuan, atau disebabkan dengan faktor eksternal seperti teror di mana peran-peran menyempit sebatas pengorbanan dan pertunjukan kematian.  Jika terindikasi ruang-ruang menyempit, peran perempuan akan lebih dekat pada arena bermuatan negatif yang melepas semua keyakinan dan kepercayaanya pada nilai-nilai luhur negara atau agama sekalipun.

Pesannya, pemerintah harus melakukan penguatan pendidikan politik bagi kalangan perempuan. Tidak sebatas dalam tataran politik pemilihan ataupun menaikkan perawakilan perempuan dalam kabinet dan parlemen saja melainkan di lingkup arena politik sehari-hari. Di mana isu dan wacana politik menjadi dinamis di cawan media sosial yang luas. Aini bisa menjadi sampel bahwa potret politik kita yang rumit dan kadang inkonsistensi yang dipahaminya (Aini) mudah dimanfaatkan oleh oknum teroris dalam memenuhi kepentingannya yang destruktif.

 

Penulis:

Oleh: Estetika Handayani

(Direktur Kajian Politik Perempuan Estetika Institute)

 



Terkait