Binanalar

Demokrasi Dibunuh Oleh Yang Sah

SUARA 29 Jan 2021 03:39

Demokrasi Dibunuh Oleh Yang Sah

binanalar.com

Binanalar.com - Dua penulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt seperti membukan kejutan di saat demokrasi seoalah menjadi harapan di banyak negara pasca konflik aliran di Timur Tengah serta negara bekas Uni Soviet. Anehnya demokrasi dalam penelitian dua penulis ini seperti merancang bukti pembusukan sistem dari dalam. Seolah hanya sistem itu saja yang tau kapan dan bagaimana berhenti ajeg, tak jauh beda dengan kealfaan ideologi komunisme yang tertelan oleh dirinya sendiri. "But there is another way to break a democracy". Siapa pembunuh demokrasi itu? Pembunuhnya bukan para jenderal tiran, diktator, tetapi penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. It is less dramatic but equally destructive! Ziblatt dan Levitsky membeberkan banyak contoh; mulai dari Chávez di Venezuela, pemimpin terpilih di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Russia, Sri Lanka, Turki, Ukraina, dan tentu saja AS sendiri, semuanya para pemimpin tadi membunuh demokrasi secara perlahan.

Selain itu, penulis menyajikan daftar gejala untuk mengukur perilaku seorang pemimpin politik, yang berpotensi mengubah demokrasi menjadi rezim otoriter: penolakan dari komitmen yang lemah terhadap aturan demokrasi, penolakan legitimasi lawan politik; toleransi atau dorongan kekerasan, dan kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media. Menariknya, buku ini mencari penyebab erosi demokrasi secara holistik dan mendalam, yang kontras dengan  penjelasan yang dangkal di media tentang mengapa begitu banyak pemimpin otoriter menyebar bagai epidemi di sekitar geografi dan konteks sosial yang sangat berbeda teks, di mana di saat kulturnya memungkinkan demokratis tetapi otoritarianisme bercokol dengan mudah.

Kemundururan demokrasi didukung oleh kuatnya keinginan negara dalam menjadi satu-satunya kebenaran yang harusnya diterima tanpa kompromi. Kasus Trump di Amerika Serika menjaikan kebijakan pemerintah seolah hanya cara pandang yang khusus menjadi alat bukti bahwa demokrasi dijalankan secara prosedural hanya dijadikan syarat mendapatkan porsi kepemimpinan yang terpusat. Livistky dan Ziblatt Akibatnya, menyajikan beberapa subnasional yang menarik analisis, terutama mengenai peran penting dari jangka panjang efek atas demokrasi dalam kasus teritorial yang dalam ketidaksetaraan. Mengenai topik ini, penulis berkomentar bahwa sosok berwibawa dan para pemimpin politik yang ekstrim secara pelan-pelan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukannya dan meraih peningkatan kekuasaan.

Demokrasi seolah punya masalah dalam kesadaran timbal balik munurut Levitsky dan Ziblatt. Di manan suara mayoritas dengan basis sosial menengah ke bawah dan bahwa miskin tidak dapat mendorong wakilnya untuk naik. Kemenangan demokrasi hanya beralih secara prosedur dalam memiliki bukan keterpilihan. Penyimpangan demokrasi terjadi di saat demokrasi sedang berjalan yang didorong semangat kekuasaan. Teringat Betrand Russell (1938) memperingatkan tentang hal ini dengan menyatakan bahwa ketika orang merasakan kekuatan sebagai tujuan itu sendiri, mereka akan melakukan segalanya mereka bisa untuk menyimpannya demi keuntungan dan kepuasan pribadi.

Senjakala Demokrasi Indonesia?

Menjadi pemimpin otoriter tidak mesti memiliki wajah kejam dan rekam jejak represif. Hal itu juga ditolak oleh Levitsky dan Ziblatt. Keduanya sepakat bahwa autoritarianisme ada dan berkembang karena sikap ego saat berusaha mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan yang dimilikinya. Caranya mendesain ulang modal sosial yang dimiliki seorang pemimpin dengan berusaha membentuk gap sosial yang didasarkan pada pengurangan intrumental sipil.

Jika menguji pada pemerintahan sekarang didasarkan pada cara pandangan penulis maka ada  empat hal penilaian yang mengging status pemerintahan Jokowi dikategorikan autoritarianisme. Pertama, penolakan aturan permainan yang demokratis, seperti melarang organisasi tertentu atau membatasi hak sipil dan politik warga negara. Kedua, penolakan terhadap legitimasi lawan politik, yang mungkin termasuk menuduh lawan politik sebagai subversif, inkonstitusional, atau ancaman terhadap keamanan negara;

Ketiga, toleransi atau dorongan kekerasan, seperti membiarkan - atau lebih buruk lagi, memfasilitasi pendukung untuk menyerang atau menganiaya lawan politik, atau bekerja sama dengan kuasi atau paramiliter untuk menekan lawan politik, dan Terakhir, kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media, seperti mengeluarkan peraturan yang membatasi kebebasan sipil, undang-undang anti-protes, dan menekan kritik dari komunitas sipil, media, atau lawan politik.

 

Penulis:

Melqy Mochammad 

(Mahasiswa Pascasrjan UI)

 



Terkait