Binanalar

Alternatif Mekanisme Pencoblosan Pemilihan Umum

SUARA 16 Oct 2020 09:02

Alternatif Mekanisme Pencoblosan Pemilihan Umum

binanalar.com

Binanalar.com - Sampai dengan bulan September, berita penuntutan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini terus berdatangan. Bahkan, tuntutan penundaan Pilkada serentak juga disampaikan oleh sejulah organisasi kemasyarakat. Terhitung mulai pada tangaal 25 Mei 2020 terdapat gerakan penolakan melalui platform change.org yang berasal dari para penggiat gerakan masyarakat. Kemudian  Komas HAM juga merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan Pilkada untuk tahun ini. Tidak sampai disitu saja, bahkan PB NU, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permadbudhi) pun mendorong untuk menunda pelaksanaan Pilkada seretak di waktu yang sekarang.

Meskipun mendapatkan banyak tekanan untuk menunda jalannya proses pilkada serentak, namun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, menyatakan akan tetap menyelenggarakan pemilihan tersebut pada tanggal 9 Desember tahun ini. Dampaknya, proses pelaksanaan pesta demokrasi itu pun tetap berjalan. Meskipun memang, terdapat 2 (dua) proses yang mengkhawatirkan bisa menyebarkan virus Covid-19 pada para pemilih, peserta, maupun penyelenggaran. Kedua proses pelaksanaan tersebut, yaitu pada masa kampanye dan masa pencoblosan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pelaksana menekankan perlunya pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kedua momen tersebut. Saat ini, pelaksanaan pilkada serentak sudah pada tahap masa kampanye. Namun ternyata, himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut seakan sulit untuk dilaksanakan. Maka, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir lahirnya klaster baru pada pilkada serentak adalah dengan mempersiapkan lebih matang lagi untuk tahapan selajutnya. Selain kampanye, salah satu tahapan pemilihan yang memungkinkan berkumpulnya masyarakat banyak adalah pada saat pencoblosan.

Sistem pemilihan alternatif

Menurut penulis, dengan adanya kondisi yang seperti sekarang, perlu adanya terobosan mengenai mekanisme pencoblosan. Selain meminimalisir lahirnya klaster baru, juga mempertimbangkan tujuan dari pelaksanaan pemilihan, seperti yang disampaikan oleh KPU. Mengenai capaian yang ingin dituju oleh KPU dari pelaksanaan pilkada serentak sendiri, yaitu meningkatkan angka partisipasi pemilihan dan menjaga kesehatan para peserta, pemilih, dan pelaksana dari Covid-19. Untuk mencapai hal tersebut, nampaknya KPU harus memikirikan mekanisme yang cocok untuk pencoblosan nanti.

Menurut penulis, secara garis besar, mekanisme dari sistem pemilihan umum yang dapat digunakan pada kondisi pembatasan seperti sekarang dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, KPU dan Bawaslu selaku pelaksana kegiatan pemilihan umum, bersifat diam. Untuk mekanisme pemilihan umum yang ini, KPU dan Bawaslu bisa menerbitkan kebijakan seperti biasanya. Artinya, para pemilih diharuskan datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Namun perbedaannya, terletak pada mekanisme pelaksanaannya. 

Menurut penulis, terdapat 2 (dua) mekanisme pelaksanaan yang bisa digunakan untuk kebijakan ini. Pertama, pembagian waktu pemilihan sesuai dengan nomor urut berdasarkan absensi yang sudah tersedia. Kedua, pembagian waktu untuk memilih berdasarkan rumah. Untuk metode yang kedua ini, yang menentukan adalah jarak dari rumah pemilih sampai ke TPS. Baik untuk cara yang pertama ataupun kedua, Pada mekanisme pelaksanaan tersebut, KPSS sudah mengatur mengenai siapa saja, kapan waktu pemilihan, serta jumlah pemilih yang akan hadir di waktu yang sudah ditentukan. Atau bahkan, KPPS serta Panwas selaku pelaksana tugas pada tingkat terbawah, sudah mengelompokkan pemilih. Sehingga, mengurangi adanya kemungkinan pengumpulan massa di TPS.

Selain metode pelaksanaan yang bersifat diam, menurut penulis, mekanisme pelaksanaan kedua yang bisa digunakan pelaksana bisa juga bersifat dinamis atau bergerak. Maksudnya, baik KPPS maupun Panwas, bergerak menuju rumah pemilih dengan membawa peralatan pemilihan, seperti kotak suara, tinta, bilik suara, dan surat suara di bawa oleh pelaksana. Jadi, lokasi untuk pemilihan dilaksanakan di rumah masing-masing. Dengan pengawasan dari Panwas dan juga saksi dari masing-masing calon kepala daerah. Namun tetap, melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan.

Menurut penulis, untuk mekanisme kedua yaitu pelaksana yang bergerak, bisa juga dengan cara pelaksana membagikan terlebih dahulu surat suara ditandatangani olek Ketua KPPS kepada para pemilih. Misalnya, ketika jam 8 pagi KPPS sudah dibuka, para pelaksana beserta saksi datang ke rumah pemilih untuk memberikan surat suara terlebih dahulu, berdasarkan jumlah peserta yang ada di setiap rumahnya. Jadi para pelaksana, memberikan langsung kepada para pemilih tanpa adanya perantara. Kemudian, pada jam 11 siang, para pelaksana dan saksi, kembali datang ke rumah dengan membawa peralatan logistik pemilihan untuk menyaksikan surat suara yang sudah diberikan tersebut dimasukkan kedalam kotak suara.

Alternatif lain dari mekanisme pelaksanaan pemilihan yang bisa digunakan menurut penulis adalah dengan mengkombinasikan cara pertama dan kedua. Misalnya, untuk rumah yang dekat dengan KPPS, para pemilih boleh datang ke TPS. Namun untuk siapa saja, jumlah, dan waktu pemilihannya tetap ditentukan oleh KPPS yang bersangkutan. Sehingga menghindari adanya keramaian orang di TPS. Selain bersifat diam, para pelaksana bisa juga sambil berkeliling untuk memberikan surat suara kepada para pemilih yang terdaftar.

Cara lain yang bisa ditempuh untuk metode kombinasi, pertama, para pelaksana datang ke rumah pemilh untuk memberikan surat suara dengan jumlah pemilih yang bisa memilih. Sehingga, para pemilh yang datang ke TPS tersebut hanya untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan kemudian membubuhkan tinta pada salah satu jari pemilih sebagai bentuk bahwa dia sudah menggunakan hak memilihnya.

Meskipun memang dalam berbagai metode pelaksaan pesta demokrasi yang sudah disampaikan terdapat banyak kekurang. Namun, di era pembatasan ini, kita seakan-akan dibuat tidak memiliki banyak pilihan. Begitu juga dengan pelaksanaan pergantian kepala daerah ini. 

 

Penulis:

Abdil Azizul Furqon

(Alumni Sekolah Kader  Partisipatif Pemilu (SKPP) Bawaslu Kota Serang)

 



Terkait