Binanalar

Permenristekdikti No 55 tahun 2018 Peluang atau Ancaman

SUARA 30 Nov 2018 16:04

Permenristekdikti No 55 tahun 2018 Peluang atau Ancaman

binanalar.com

Binanalar.com - Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah meresmikan  UU No 55 mengenai organisasi ekstra dapat masuk kembali ke dalam kampus. Hal ini menimbulkan kontroversial dikalangan akademisi dan pengamat politik untuk menilai sikap dari pemerintah. Kemenristekdikti menyatakan sebab dari diberlakukannnya UU tersebut guna menahan paham radikalisasi masuk kedalam sendi-sendi kehidupan kampus. Namun selain sebab radikalisasi kebijakan ini dapat pula dikaji dari sudut pandang yang lain.

Jika mengacu pada aspek hukum maka UU ini perlu dikaji ulang mengenai keadilan mahasiswa. Pasalnya Permenristekdikti UU No 55 sangat riskan untuk panjang tangan pemerintah masuk dan mengganggu proses bejar dan berekspresi mahasiswa diluar kelas dan rawan terjadi pembungkaman mahasiswa. Hal ini tentu akan membatasi ruang gerak mahasiswa untuk melakukan nalar kritisinya kepada pemerintah.

Namun jika mengacu pada aspek politik UU No 55 tersebut nampaknya sarat akan suasana permainan politik. Jika melirik kampus-kampus besar di Indonesia yang didominasi oleh salah satu organisasi ekstra saja, hal ini memungkinkan jika kadernya dekat dengan salah satu kelompok yang bisa dikelompokkan fundamentalis oposisi. Sehingga perlu rasanya pemerintah mengambil langkah untuk menutup keran sebagai stok kader di salah satu kelompok fundamentalis nantinya.

Pun unit nternal kampus yang turut mendominasi internal kampus-kampus besar sehingga rentan sekali menjadikan mahasiswa radikal. Sebab itulah UU No 55 diberlakukan guna untuk menyaingi dominasi dari kekuatan salah satu organisasi ekstra saja . Dan melihat kembali pada peta persebaran organisasi ekstra kampus di indonesia maka UU No 55 ini menjadi angin segar sebab organisasi ekstra yang sudah besar di indonesia seperti HMI,PMII, dan GMNI sulit untuk mendominasi kembali kampus-kampus besar seperti UI, UGM, IPB, ITB, UNAIR, UB,dll.

Melihat nama dari kampus-kampus besar tersebut sudah masuk dalam daftar 11 Perguruan Tinggi Negeri yang terpapar radikal, pemberantasan paham radikal di perguruan tinggi perlu dilakukan. Namun apakah dengan UU No 55 dapat memberi kepastian bahwa pengawasan pemerintah tidak akan berlebihan dan membatasi nalar kritis mahasiswa, Hal itu dapat dilihat pada implementasi kedepan.

                                           

Penulis: Hery Hermawan (Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)



Terkait