Binanalar

Dekan Syariah UIN Jakarta Mendorong Indonesia agar Selesaikan Persoalan Afganistan

KABAR 08 May 2021 07:58

Dekan Syariah UIN Jakarta Mendorong Indonesia agar Selesaikan Persoalan Afganistan
Ahmad Tholabi Kharlie

binanalar.com

Jakarta,  Hubungan antara Indonesia dan Afganistan memiliki keterikatan hubungan bilateral sangat erat dalam bidang perdamaian, pendidikan, Pertanian hingga kebijakan fisikal.

Indonesia memiliki hubungan panjang dengan Afganistan. Selain termasuk negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 1945, Afganistan kerap bekerja sama dengan Indonesia dalam hal pengembangan kapasitas dan penanggulangan kejahatan terorisme.

Di bidang ekonomi pun, Afganistan merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia setelah Iran di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, Indonesia adalah mitra dagang (impor) terbesar ke-14 bagi negara tersebut.

Oleh karenannya, Akademisi beserta Dosen UIN Jakarta mendorong Negara Indonesia berperan dalam persoalan konflik dan pelanggaran HAM di bumi Afghanistan yang disampaikan dalam seminar Nasional tentang kasus pelanggaran HAM di Afganistan. (04/21)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, mengungkapkan bahwa dalam kasus di Afghanistan, militer Australia telah menemukan 13 anggota pasukan khususnya telah melakukan pembunuhan tanpa justifikasi (unlawfull killing) terhadap 39 tawanan dan warga sipil di Afghanistan.

Hal itu disampaikan Tholabi saat menjadi pembicara pada diskusi virtual bertajuk ‘Menyoal Pelanggaran HAM Militer Di Afhanistan’ yang digelar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Menurut Tholabi, apapun motifnya, aksi itu tidak dapat dibenarkan. 

"Kasus ini harus didorong untuk dibawa ke dalam Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, apa yang dilakukan pasukan khusus Australia itu masuk kategori Kejahatan Perang," ungkapnya.

Oleh karena itu, Tholabi mendorong Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah konkret untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel.

"Instrumen diplomasi yang dimiliki RI (Republik Indonesia) dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujarnya.



Terkait