Binanalar

Soal SKB Tiga Menteri, PB HMI Kritik Minimnya Ruang Dialog Publik

KABAR 15 Feb 2021 10:09

Soal SKB Tiga Menteri, PB HMI Kritik Minimnya Ruang Dialog Publik

binanalar.com

Binanalar.com - Kewajiban itu tertera dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, yang disahkan Rabu (03/02). Semua kepala daerah dalam satu bulan ke depan diwajibkan mencabut peraturan yang mereka buat tentang pemakaian seragam dan atribut khas agama tertentu di sekolah.

Masalah yang bermula dari lembaga pendidikan di SMKN 2 Padang perihal kewajiban berjilbab pada siswinya. Sempat viral dan menjadi diskusi publik di media sosial sehingga memunculkan apa yang ditetapkan berdasarkan SKB Tiga Menteri baru-baru ini. Lewat tiga kementerian sekaligus surat edaran SKB Tiga Menteri menjadi alat melawan intoleransi di lembaga pendidikan.

Ketua PB HMI Bidang Pendidikan Ahmad Iqbal Tanjung juster menyayangkan sikap menteri yang tergesa-gesa tanpa melihat peluang dialog yang justeru tidak menambah kehebohan publik. Apalagi isu ini cukup sensitif dan menentukan pada wilayah kerukunan dan keberagamaan.

“Kita mendukung pemerintah dalam komitmen pada kemungkinan perpecahan keberagamaan serta meningkatkan mutu pendidikan Bangsa yg penduduknya Pluralisme ini,” ungkap, Rabu (10/02).

Mewakili sikap PB HMI, Iqbal melihat dengan timbulnya persilangan pendapat yang mungkin bisa tajam atas respon SKB Tiga Menteri di tengah publik harus dilihat dan diwaspadai atas kemungkinan adanya pemanfaatan isu oleh kelompok tertentu. Oleh karenanya, dirinya meminta dialog seluas-luasnya sebagai jalan tengah untuk meluruskan kebjakan ini.

“Kita kawatir ini akan menjadi bola liar dan ada pihak-pihak yg akan mengkapitalisasi sesuai kepentingan-kepentingan tertentu  bermuatan politis yg akan merugikan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

 

 

 

 



Terkait