Binanalar

Kenaikan BPIH Diiringi dengan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Haji

KABAR 26 Mar 2017 13:26

Kenaikan BPIH Diiringi dengan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Haji
doc.DPR RI

binanalar.com

 

binanalar.com- Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini sebesar Rp249.008 sesuai dengan biaya peningkatan kualitas pelayanan yang akan dirasakan oleh para calon Jemaah haji mendatang. Hal tersebut diungkapkannya sesaat setelah rapat kerja dengan Menteri Agama di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).

“BPIH tahun ini sebesar Rp34.890.312 sementara tahun lalu sebesar Rp34.641.304, jadi naik sebesar Rp249.008 atau sekitar 0,72 persen. Namun kenaikan itu tidak sebanding dengan peningkatan 25 item pelayanan ibadah haji yang akan diterima Jemaah. Investasi yang dibangun lebih besar dibanding kenaikan BPIH. Misalnya kenaikan sebesar Rp249.008, sementara investasi untuk tenda saja Rp210 ribu per orang. Belum investasi komponen lainnya,”jelas Ali.

Tenda, lanjut Ali, pihaknya bersama dengan Kementerian Agama telah sepakat mengganti semua tenda yang ada dengan tenda kualitas lebih baik dan lebih besar yang mampu menampung 35-40 jemaah calon haji. Jumlahnya pun ditambah menjadi 5350 buah tenda. Di dalam tenda di Arafah pun dilengkapi dengan air cooler, dan kipas angin yang membuat Jemaah menjadi lebih nyaman lagi.   

Tidak hanya itu, lanjut Ali, kenaikan BPIH itu juga mempertimbangkan factor inflasi, kenaikan harga avtur walaupun hanya 11 sen, namun tidak tertutup kemungkinan pada bulan September mendatang akan kembali meningkat.Frekuensi makan jamaah pun akan ditingkatkan menjadi 25  kali untuk di Mekkah dan 18 kali untuk di Madinah.

"Jadi, itu semua sudah kami perjuangkan bersama agar Jemaah haji Indonesia tetap nyaman dan khusyuk beribadah," tambah politisi dari Fraksi PAN ini.

Terkait dengan santuan terhadap keluarga korban jatuhnya crane pada tahun sebelumnya yang belum juga mendapatkan haknya, Ali mengatakan bahwa sebagaimana fungsi pengawasan yang melekat pada DPR dalam hal ini Komisi VIII, pihaknya akan terus mendorong pemerintah (Kementerian agama) untuk menindaklanjutinya dan mempertanyakannya kepada pemerintah Saudi. Ia berharap ke depan semua hak yang dijanjikan oleh pemerintah Saudi dapat segera diselesaikan.

 



Terkait