Binanalar

Pemilwa UIN Jakarta: Kedaulatan Mahasiswa atau Struktur Pimpinan Universitas?

KAMPUS 30 Nov 2020 15:11

Pemilwa UIN Jakarta: Kedaulatan Mahasiswa atau Struktur Pimpinan Universitas?

binanalar.com

Binanalar.com - Dalam ruang lingkup mahasiswa UIN Jakarta terdapat sebuah pesta demokrasi yang awalnya lebih familiar dikenal dengan nama Pemilihan Umum Mahasiswa Raya (PEMIRA). Baru-baru ini berdasarkan UU SEMA UIN Jakarta No. 01 Tahun 2020 pasal 1 point a nama dari pesta demokrasi tersebut berubah menjadi Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA). PEMILWA dimulai sejak sosialisasi penyelenggaraan sampai dengan pelantikan para calon ketua dan wakil ketua terpilih untuk setiap organisasi intra. Penyelenggaraannya diadakan setiap satu (1) tahun sekali dengan mekanisme one man one vote dengan sistem  elektonik voting (e-voting) dan ini merupakan kali kedua penerapan sistem ini.

Pada saat ini tahapan penyelenggaraan PEMILWA telah sampai pada tahap masa kampanye calon-calon ketua dan wakil ketua setiap organisasi intra. Calon-calon yang sedang berkampanye sekarang telah melewati masa yang panjang dan melelahkan dalam seleksi dan verifikasi berkas-berkas pendaftaran yang dilakukan secara online. Ada yang lolos dan tidak lolos setelah di verifikasi oleh KPM secara penuh dan teliti. Setiap calon-calon yang tidak lolos memiliki waktu lagi untuk melakukan gugatan ketika tidak merasa puas dengan hasil verifikasi dan untuk mengetahui apa alasan calon tidak lolos pemberkasan. Ketika hasil keputusan penetapan calon-calon telah ditandatangani maka keputusan tersebut harus bisa diterima oleh semua kalangan dan tidak bisa diganggu gugat bahkan oleh para pejabat tinggi yang ada karena KPM bersifat independen dan mandiri, tidak terikat dengan golongan apapun dan manapun.

Akan tetapi justru banyak yang menolak keras atas keputusan yang telah KPM tetapkan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan dan mempertanyakan tentang keindependenan dari KPM. Bahkan pejabat-pejabat tinggi dari beberapa fakultas juga ikut campur tangan untuk berusaha merubah hasil ketetapan dari KPM ini. Padahal dalam UU SEMA UIN Jakarta No. 01 Tahun 2020 pasal 9 point b KPM memiliki wewenang untuk menetapkan nama-nama bakal calon dan calon yang didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan, dan pada pasal 9 point f KPM juga memiliki wewenang untuk melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk terlibat dalam penyelenggaraan PEMILWA.

PEMILWA yang seharusnya pesta demokrasi untuk Mahasiswa kini dicampur tangan oleh pejabat tinggi untuk kepentingan golongannya. Mereka mengintervensi pejabat di bawahnya bahkan sampai mengancam tidak mau menandatangani surat keputusan (SK) organisasi nantinya. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya memenangkan golongan, tidak mau terima atas kesalahan dan ketidaktelitian yang dilakukan. Semua dilakukan hanya untuk mencapai ambisi, sehingga ilmu dan kejujuran yang tinggi akan hancur oleh fanatisme yang diadopsi.

Mari kita ciptakan PEMILWA yang jujur dan damai, lihat kembali ke dalam diri jangan terbutakan oleh ambisi.

 

Penulis:

Dipaksa Kondisi



Terkait