Binanalar

Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa

KOLOM 26 Jun 2018 15:49

Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa
www.google.com

binanalar.com


Binanalar.com- Indonesia boleh saja berbangga, karena baru saja memenangkan dukungan 144 negara dalam pemilihan keanggotaan dewan tidak tetap PBB untuk ke empat kalinya dan bersanding bersama empat negara besar lainya : Belgia, Jerman, Republik Dominican, dan Afrika Selatan. Tentu saja ini menjadi langkah diplomasi yang sangat prestisius dibawah komando Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Torehan Indonesia ini akan membawa implikasi signifikan bagi perkembangan politik luar negeri Indonesia. Disaat negara-negara dunia sedang dilanda ketidakpastian global terkait ekonomi, ancaman terorisme, dan persoalan imigran, munculnya pemain-pemain utama baru dalam percaturan politik global, salah satunya Indonesia, adalah hal menarik yang menandai perubahan politik global di abad 21.

Komitmen menegakkan perdamaian dunia adalah ciri khas politik luar negeri Indonesia dari zaman rezim Soekarno. Dengan prinsip ‘bebas-aktif’ hingga doktrin poros maritim di era Jokowi, Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan kepemimpinannya dalam sistem Internasional. Namun bagaimana sesungguhnya politik luar negeri dan diplomasi sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah negara? Bahkan di media sosial mainstream seperti twitter, keberhasilan diplomasi Retno Marsudi masih dipandang nyiyir oleh para netizen kita hari ini. Banyak yang masih skeptis terhadap urgensi politik luar negeri dan menganggap bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. 

The Changing Nature of Indonesia’s Foreign Policy

Merujuk pada perspektif sejarah, negara-bangsa memang merupakan hasil dari konsensus bersama berdasarkan perjanjian Westphalia yang terjadi pada tahun 1648. Berawal dari peristiwa tersebut pula lah konsep diplomasi dan politik luar negeri masif berkembang. Negara menjadi aktor utama yang saling berinteraksi satu sama lain baik dalam konteks budaya, ekonomi, pendidikan, ideologi, bahkan militer. Indonesia sendiri mulai aktif dalam politik luar negeri secara resmi setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. Namun upaya diplomasi terhadap negara lain telah dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam mencari pengakuan secara internasional atas kedaulatan NKRI. Adalah diplomat jenaka-polyglot Haji Agus Salim yang secara aktif melakukan hubungan diplomasi di awal-awal kemerdekaan RI. Dampaknya cukup signifikan, Indonesia menjadi sangat dikenal luas secara internasional dan mendapat pengakuan secara de jure dari Mesir sebagai negara merdeka. 

Beranjak dari romantisme masa lalu politik luar negeri Indonesia, di abad 21 dinamika polugri Indonesia tak begitu banyak berubah. Dengan tetap menjadikan bebas-aktif sebagai doktrin utama, di era Presiden SBY polugri Indonesia terbagi dalam lima grand strategi yang sangat menyedot perhatian global yakni proyek demokratisasi, aktivisme multilateral, memperluas kerjasama regional, partnership diplomacy dan perubahan pola hubungan dengan kekuatan besar, serta modernisasi militer. Di era SBY Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia karena lekat dengan upaya promosi demokrasi global yang dipimpin AS dan dibangun di atas ide-ide kompatibilitas antara demokrasi dan Islam dan peran pembangunan jembatan antara Barat dan dunia Muslim. Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, mengemukakan Indonesia yang demokratis sebagai 'bantahan gagasan yang keliru' tentang ketidakcocokan antara Islam dan demokrasi.

Kemenangan Joko Widodo sebagai presiden telah membuka babak baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Transformasi kebijakan luar negeri di era Jokowi menunjukkan konsentrasi yang berbeda dibandingkan pendekatan globalis-institusionalis-normatif ala Yudhoyono. Jokowi telah mengikuti pendekatan kebijakan luar negeri regionalisme-maritim-realis, yang didukung oleh aspirasi kekuasaan yang besar. Pendekatan Trisakti (Tiga Prinsip Kekuatan) Sukarno berupaya menjadikan Indonesia berdaulat dalam politiknya, independen dalam ekonominya dan berbeda dalam karakter budayanya muncul kembali dalam kebijakan luar negeri Jokowi.

Di sisi lain, diplomasi ekonomi juga muncul sebagai instrumen utama dengan menginstruksikan misi diplomatik negara dan para duta besarnya untuk menjual daya tarik ekonomi Indonesia guna menarik investasi asing dan memperluas pasar ekspor pasca kemenanganya pada pemilu 2014. Darmansjah Djumala, Direktur Jenderal Badan Analisis dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan bahwa Jokowi telah menginstruksikan semua diplomat untuk bertindak seperti salesman. Menurut Laporan Pers Tahunan 2015 dan 2016, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengidentifikasi diplomasi ekonomi dengan mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan mempromosikan ekonomi pariwisata sebagai bidang prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. 

Pemerintah Jokowi memberi prioritas untuk pembangunan ekonomi terlepas dari masalah keamanan yang belum diselesaikan misalnya terorisme dan separatisme. Logika yang mendasari tampaknya adalah bahwa kepentingan ekonomi dapat dikejar tanpa mengorbankan kepentingan keamanan. Indonesia mampu dan harus melakukan bisnis terlepas dari tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh negara mana pun. Kemitraan-kemitraan Indonesia merupakan indikator penting untuk membawa kepentingan ekonomi ke dalam wacana strategis dan keamanan mainstream. Pemerintah Widodo telah menunjukkan preferensi pendekatan bilateral yang digerakkan oleh kepentingan terhadap diplomasi regional. Berbagai hubungan internasional, baik di dalam maupun di luar ASEAN adalah yang lebih penting daripada yang lain. Misalnya, hubungan Indonesia dengan China, AS dan Jepang jauh lebih penting daripada hubungannya dengan beberapa negara di ASEAN seperti Kamboja dan Laos.

Selain doktrin maritim dan ekonomi, kiprah Indonesia dalam hubungan internasional juga tidak terlepas dari upaya aktifnya menjaga perdamaian dunia. Melalui lembaga PBB, Jokowi merasa perlu mengambil peran terutama dalam penyelesaian isu konflik Israel-Palestina. Lalu seperti apakah urgensinya bagi Indonesia?

Indonesia sebagai Peacekeeper Dunia

Menjaga perdamaian dunia juga tidak terlepas dari upaya-upaya formal yang seharusnya dilakukan oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri. Langkah yang dilakukan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB adalah upaya diplomasi tingkat tinggi suatu negara. Hal ini selaras menurut David W. Ziegler yang berpendapat bahwa ”Diplomacy is as art of resolving disputes between state by highly skilled communication between the trained presentative of governments. The emphasis in diplomacy is on communication, everything connecting with diplomacy-special representative hight training, and formal procedures is designed to enhance such communication. Mendapatkan dukungan lebih dari separuh negara dunia bukanlah proses yang mudah, serta di butuhkan skill komunikasi yang baik. Langkah diplomatis Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia mengingat posisinya sebagai negara berkembang. Namun hal ini tentu saja didasari dari beberapa faktor seperti track record Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian di negara konflik, negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% selama sepuluh tahun terakhir, serta negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar. Tentu saja dunia sedang memandang potential power yang dimiliki Indonesia.

Keberhasilan mencitrakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ditambah dengan mayoritas penduduk muslim adalah faktor signifikan yang diperhitungkan dan menempatkan indonesia sebagai salah satu negara penjaga perdamaian terbaik dalam hubungan internasional. Dengan mengusung jargon a true partner for peace, menlu Retno Marsudi berupaya mengukuhkan citra Indonesia dalam panggung internasional melalui keanggotaan tidak tetap dewan keamanan PBB. Seperti kata Johan Galtung, bahwa istilah perdamaian terbagi kedalam dua terminologi : positive dan negative peace. Dalam positive peace, perdamaian dunia bergantung pada bekerjanya institusi supranasional dalam konteks ini PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia. Galtung juga melihat bahwa positive peace adalah pencapaian ideal sebuah perdamaian. Berbeda dengan negative peace, yang mana perdamaian dunia tercipta melalui bayang-bayang senjata dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan perdamaian dunia terkonsentrasi pada isu Palestina yang akhir-akhir ini mencuri perhatian dunia.

Menjaga perdamaian dunia bukan lagi suatu hal yang ilusif bagi Indonesia. Terlebih track record Indonesia sebagai negara yang aktif berperan mengirim pasukan militernya ke daerah konflik membuatnya menjadi sangat di perhitungkan sebagai ikon perdamaian dunia. Hal tersebut tentu saja tidak hanya berdampak pada semakin di perhitungkanya Indonesia di mata dunia, namun juga diharapkan mampu menjadi magnet bagi para investor untuk membangung bisnis di Indonesia. Melalui posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap, Indonesia bisa semakin memaksimalkan bargaining position untuk mendorong PBB dan negara-negara besar lainya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan Hukum Internasional di Palestina. Melalui posisinya, Indonesia diharapkan mampu untuk  mewujudkan positive peace untuk Palestina dan mengakhiri invasi Israel yang sangat menciderai HAM. 

Di sisi lain, jika politik luar negeri adalah persoalan perhitungan untung rugi, meskipun langkah Indonesia menjadi bagian dari DK PBB adalah upaya dari mewujudkan positive peace, grand strategi ini seolah tak selaras dengan prinsip polugri Jokowi regionalisme-maritim-realis yang telah di jelaskan sebelumnya. Dalam kajian realisme, sebagai representasi kepentingan nasional, politik luar negeri seharusnya mempertimbangkan keuntungan yang maksimum dibanding dengan skema nothing to lose. Kelebihan Indonesia yang menganut polugri bebas aktif memang menjadikanya sebagai ikon dalam banyak event yang bersifat seremonial, termasuk mampu menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian. Namun merujuk pada track record polugri Indonesia selama ini, tampaknya masih belum mampu memaksimalkan kepentingan nasional yang bersifat offensive.

Sedangkan jika merujuk pada doktrin maritim Jokowi, seharusnya sudah ada capaian-capaian kerjasama yang menyangkut hal tersebut. Misalnya, penguatan kerjasama angkatan laut, atau mengoptimalkan kinerja industri maritim Indonesia, yang hingga saat ini masih menjadi domain utama Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jika merujuk kembali pada perspektif realis, seharusnya kinerja kementrian luar negeri lebih memaksimalkan kerjasama angkatan laut. Dan pemerintah idealnya lebih mempertimbangkan kekuatan militer Angkatan Laut dengan menambah anggaran bagi TNI AL. 

Memikirkan kembali posisi Indonesia dalam hubungan internasional dirasa menjadi urgensi pemerintah dalam politik luar negeri kita hari ini. Sebaiknya Indonesia mengambil peran nyata dengan mempertimbangkan maksimum power yang dimiliki untuk memaksimalkan bargaining position di mata dunia. Tidak hanya misi diplomatis yang kerap kali hanya berhenti pada meja perundingan, namun benar-benar muncul sebagai problem solver bagi masalah-malah nasional dan internasional hari ini.

 

Referensi :

Vibhanshu Shekhar (2018). Indonesia’s Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century Rise of an Indo- Pacific Power. New York : Routledge

David Ziegler (1984). War, Peace, and International Politics. Boston : Little, Brown and Company

 

Penulis:

Maulina Ulfa

(Redaktur Binanalar sekaligus kontirbutor di Jurnal Perempuan)



Terkait