Binanalar

RI Percepat Kesepakatan  Batas Maritim Dengan 9 Negara

KEBIJAKAN 08 Oct 2019 21:01

RI Percepat Kesepakatan 
Batas Maritim Dengan 9 Negara

binanalar.com

Pemerintah mengakui seringkali berbenturan dengan negara tetangga soal batas negara, lantaran belum ada batas jelas antara negara. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman ingin mempercepat perjanjian batas maritim dengan 10 negara yang terbengkalai sejak ratusan tahun. 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mengakui, bukan perkara mudah mengatur batas karena menyangkut masalah kedaulatan negara. Tapi, pemerintah memiliki keyakinan bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena batas maritim memiliki andil terhadap ekonomi, pertahanan dan kedaulatan negara.

"Kami pahami bahwa batas maritim Indonesia saat ini banyak yang belum dilegitimasi oleh perjanjian batas negara. Ada 10 negara yang berbatasan dan baru satu yang punya perjanjian, yaitu Singapura," kata Agung, saat Focus Group Discussion (FGD) Delimitasi Batas Maritim, di Jakarta, kemarin. 

Agung mengungkapkan 76 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Upaya penjagaan maritim sulit dilakukan. Terlebih, jika batasnya tidak jelas. Karenanya, perlu ada rencana agar tidak ada friksi di lapangan karena belum bakunya perjanjian perbatasan antarnegara. "Tidak hanya dari sisi keamanan, tapi juga lingkungan karena banyak kapal yang melakukan pencemaran lingkungan seperti membuang limbah dan minyak," paparnya.

Agung menyadari negosiasi perjanjian batas maritim negara tidak akan mudah dan cepat. Namun, Agung berharap semua stakeholder bisa menyinergikan Indonesia dalam perundingan ke depan. "Jadi, tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri tetapi semua pihak ikut berpikir bahwa kepentingan nasional perbatasan Indonesia adalah tugas bersama," jelasnya. 

Apalagi, kata dia, penentuan batas maritim juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hingga saat ini, tercatat ada 18 perjanjian maritim yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia. Penentuan batas maritim dengan 9 negara tetangga masih dalam proses. "Negosiasi batas maritim lama sekali, puluhan bahkan ada yang sampai 300 tahun. Jadi, target selesainya belum bisa ditentukan," ungkap Agung.

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Eddy Pratomo menyebut, dalam waktu dekat, perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam diperkirakan bisa segera selesai. "Sudah ada garis profesionalnya dan sudah dirundingkan, seharusnya bisa segera selesai," ungkapnya.

Eddy juga menyatakan ada faktor hukum (legal) dan di luar hukum (beyond legal) dalam menentukan klaim batas maritim negara, baik landasan teritorial, landasan kontinental maupun ZEE. "Secara hukum tentu mengacu pada hukum UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tapi beyond legal itu ada yang harus dipertimbangkan, seperti hubungan bilateral antar negara, kepentingan politik dan lainnya," tutur Eddy.

Eddy mengungkapkan, ada beberapa faktor penghambat penyelesaian perjanjian batas maritim antar negara. Pertama, dari segi objektif bisa terjadi masalah teknis seperti kondisi geografis area yang berubah. "Di Indonesia, kita punya daerah yang batas daratnya ditentukan dari pasang surutnya air laut, yaitu Kabupaten Nunukan. Kamar tidurnya bisa ada di Indonesia, sementara dapurnya ada di Malaysia. Itu juga jadi pertimbangan," ujar Eddy.

Selain itu, kondisi internal suatu negara juga berpengaruh, misalnya terdapat pergantian pemimpin atau kebijakan. Lalu, adanya perbedaan terjemahan aspek teknis, misalnya tata cara mengukur garis tengah (median line) atau perbedaan prinsip batas maritim antar negara. "Indonesia sendiri menganut prinsip 2 garis, yaitu garis ZEE dan garis landasan kontinental (LK) yang berbeda. Tapi, sebagian negara tetangga menganut prinsip satu garis, jadi ZEE dan LK sama. Ini juga bikin bentrok," lanjutnya.

Meskipun berbeda, penerapan prinsip ini dinilai sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut alias UNCLOS. "Isinya berbeda, ZEE isinya laut, ikan-ikanan dan yang ada di dalam laut, sedangkan LK kan minyak bumi, hasil tambang. Tentu harusnya beda batas garisnya," jelas Eddy.

Tak hanya itu, perbedaan mandat dari Presiden, perbedaan sifat dan perilaku hingga suasana hati negosiator dari sisi subjektif saat berunding juga turut berpengaruh. "Oleh karenanya, saat berunding, negosiator harus bisa menjernihkan pikiran dan fokus pada solusi dengan sebaik-baiknya," jelas Eddy. DIR



Terkait