Binanalar

Jajaran Kemenkumham Diminta Waspada Jelang Pelantikan Jokowi-Ma`ruf

KEBIJAKAN 08 Oct 2019 11:49

Jajaran Kemenkumham Diminta Waspada Jelang Pelantikan Jokowi-Ma`ruf

binanalar.com

Binanalar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk senantiasa waspada dan menyiapkan diri dalam rangka menuntaskan konsolidasi demokrasi khususnya pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara pada Apel Pagi bersama seluruh jajaran Kemenkumham di  Kantor Kemenkumham, JL HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (07/10).

Seperti diketahui, Tjahjo Kumolo merangkap jabatan selain menjadi Menteri Dalam Negeri juga Plt Menkumham berdasarkan Keputusan Presiden sejak tanggal 1 Oktober 2019.  Menkumham sebelumnya Yasonna H Laoly mundur dari jabatan setelah terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024. 

Tjahjo Kumolo mengatakan, selain pelantikan presiden dan wapres, agenda demokrasi pada tahun depan berlangsung Pilkada serentak di 270 daerah.

Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh jajaran Kemenkumham untuk ikut menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang pelantikan presiden dan wapres. Ia meminta khususnya kepada Dirjen PAS untuk melakukan sidak ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menghindari terjadinya kerusuhan yang dapat menganggu stabilitas keamanan menjelang pelantikan presiden dan wapres.

Tjahjo juga meminta anak buahnya bekerja secara profesional dan akuntabel. “Jajaran Kemenkumham setiap pengambilan kebijakan itu yang ada di semua tingkatan harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada,” kata Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.

Ia juga berpesan untuk menghindari dan mencermati area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan, dan area rawan korupsi lainnya.

“Ini area rawan korupsi yang selama ini banyak menjerat khususnya para pegawai negeri, lebih khusus lagi kepala daerah, karena tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan area rawan korupsi. Saya percaya teman-teman sekalian bisa menghindari area rawan korupsi yang bisa menganggu stabilitas daerah dan stabilitas nasional,” ujarnya.

Menjelang akhir masa Kabinet Kerja yang akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, ia juga meminta jajaran di lingkungan Kemenkumhan untuk menuntaskan konsolidasi serta melakukan penyerapan anggaran dengan baik.

“Pak Sekjen dan Pak Irjen, (agar) penyerapan anggaran tahun 2019 ini bisa maksimal dilaksanakan dengan baik. Kemudian tadi juga dalam rangka rapat kemarin meminta pada pejabat eselon I dan II yang ada untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada khususnya sampai tanggal 20 Oktober ini dalam lingkup Kemekumham ini harus senantiasa waspada, senantiasa menyiapkan diri dalam rangka menuntaskan konsolidasi demokrasi,” terang Tjahjo.

Kehati-hatian yang dimaksud, salah satunya untuk mencermati perkembangan informasi di media sosial, berhati-hati dalam menerima informasi, termasuk hoax yang dapat merugikan dan berimbas pada persatuan dan kesatuan bangsa. [DIR]



Terkait