Binanalar

Hindari Korupsi, Kemendagri Ingatkan Sumpah  Janji PNS Kepada Tuhan & Negara

KEBIJAKAN 07 Oct 2019 23:44

Hindari Korupsi, Kemendagri Ingatkan Sumpah 
Janji PNS Kepada Tuhan & Negara

binanalar.com

Binanalar.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kembali sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bangsa negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu menyusul kembali tertangkapnya kepala daerah Bupati Lampung Utara dan dua kepala dinas oleh KPK. 

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, sumpah janji seorang abdi negara merupakan bentuk tanggungjawab terhadap Tuhan dan bukan seremonial belaka. Apalagi, jika melanggar sumpah janji tersebut maka Tuhan akan menghukumnya di dunia dan di akhirat. 

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam acara pengambilan sumpah PNS di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Para PNS diingatkan supaya menjauhi zona rawan korupsi. 

"Sumpah dan janji ini mengandung makna tidak hanya sekedar acara seremonial yang dilakukan di depan pejabat berwenang, namun lebih tanggungjawab terhadap Tuhan yang dilandasi pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itulah saya harapkan PNS yang telah menyampaikan ikrar sumpah dan janji dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan merupakan ikatan bagi PNS dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai abdi negara," kata Hadi, di Kantor Kemendagri, kemarin. 

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pengambilan sumpah tersebut juga merupakan salah satu proses pembinaan PNS yang ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen PNS. 

"Saya minta PNS dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewajiban sebagaimana yang telah ditegaskan dan diamanahkan oleh Permendagri  Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja PNS. Demikian pula mampu melaksanakan tugas dan kewajiban tanggungjawab dan menjauhkan diri dari semua larangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ujarnya. 

Ditambahkannya, untuk menjadi seorang PNS, diharapkan mampu mengedepankan sikap profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. Tak hanya itu, para ASN juga diminta untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing.

"Harus mampu menjaga integritas yang tinggi, harus mengedepankan profesionalitas dan moralitas yang meliputi kejujuran, kesetiaan, komitmen, sehingga kita harus menunjukkan integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas. Harapannya, saudara dalam melaksanakan kinerja hendaknya mengedepankan produktivitas dilandasi dengan peningkatan kapasitas dan daya saing," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berharap para ASN resposif terhadap dinamika dan perubahan yang ada. Sehingga inovasi dan kreativitas sangat diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai baru dan merubah budaya kerja lama.

"Seorang ASN harus peka dan responsif terhadap perubahan-perubahan, dinamika yang dinamis ini, karena di era sekarang perubahan terjadi sangat cepat dan penuh resiko, kompleksitas, serta di luar kalkulasi. Sehingga seorang ASN harus berinovasi, mencari terobosan baru, menciptakan nilai dan metode baru, jangan terjebak dan terkontaminasi budaya kerja lama," jelasnya. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, ASN juga diharapkan mampu melayani masyarakat secara prima sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kemudian juga saya harapkan ASN ini di dalam pelayanan kepada masyarakat mampu mewujudkan pelayanan prima, dengan upaya percepatan, menyederhanakan prosedur, sehingga adanya kepuasan terhadap pelayanan dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah," jelasnya. 

Dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam kesehariannya, seorang ASN juga diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa dengan kecermatan dan kejelian yang dimiliki. Pasalnya,  seorang ASN juga menjadi suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya.

Sementara, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, menyatakan menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait OTT KPK yang  dilakukan di rumah dinas Bupati Lampung Utara. Kemendagri juga menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Lampung Utara tetap berjalan."Kita hormati proses hukum, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Bahtiar. 

Kemendagri juga menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Lampung Utara tetap berjalan dengan baik. Ia juga menjelaskan berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila kepala daerah menjalani proses hukum ditahan maka wakil kepala daerah menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah (KDH).

"Dalam Pasal 65 ayat tiga dan ayat empat dijelaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Kemudian dalam Pasal 66 ayat satu huruf c bahwa tugas dari wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara," jelasnya.

KPK mengamankan total tujuh orang dalam OTT terhadap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Ada dua orang PNS dengan jabatan kepala dinas yang turut diamankan.

Namun, KPK belum menyebut siapa kepala dinas yang kena OTT tersebut. Selain itu, ada juga pejabat pemkab Lampung Utara lainnya dan pihak swasta yang diamankan. [DIR]



Terkait