Binanalar

Rampas Aset Kekayaan Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

SUARA 22 Jun 2020 07:54

Rampas Aset Kekayaan Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi
pic by binanalar

binanalar.com

Binanalar.com - Di dunia internasional, dewasa ini penanganan tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satunya ditandai dengan adanya mekanisme perampasan aset tanpa penuntutan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) yaitu jika pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian atau melarikan diri yang menyebabkan tidak hadirnya pelaku atau dalam keadaan in absentia dalam proses persidangan pidana, sehingga menyebabkan penyidik sulit untuk melakukan penyidikan terkait dengan kerugian yang dialami negara dalam ranah tindak pidana korupsi.

Konsep demikian bersumber dari makna keadilan bahwa sebuah tindak kejahatan atau pidana tidak boleh membagi keuntungan pada pelakunya (Refki Saputra, 2017). Hal ini secara expressis verbis disebutkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) United Nations Covenant Against Corruption (UNCAC) yang menegaskan bahwa “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate case”.

Lembaga Perampasan Aset

Indonesia merupakan negara yang berpartisipasi dan meratifikasi konvensi internasional mengenai UNCAC. Hasil ratifikasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Pelaksanaan daripada Pasal a quo (Perampasan Aset tanpa Penuntutan) belum melembaga secara rigid didalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, namun hal tersebut telah diinstitusionalisasikan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013.

Peraturan Mahkamah Agung mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain. Mekanisme tersebut, penyidik dapat melakukan permohonan atas penanganan aset yang diduga oleh penyidik sebagai hasil dari tindak kejahatan (Vide Pasal 1). Hal ini menjadikan beban pembuktian awal berada pada penyidik dengan menyatakan bahwa aset tersebut diduga merupakan hasil dari tindak kejahatan atau setidak-tidaknya harta kekayaan yang tidak wajar.

Konsep demikian, akan menimbulkan potensi terjadi adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pembuktian diawal persidangan. Oleh karena itu, mekanisme tersebut bukan didasarkan pada tindak pidana awal dan tidak berdasarkan putusan pengadilan layaknya penuntutan kerugian negara yang dilakukan secara perdata oleh penyidik dalam ranah tindak pidana korupsi (Vide Pasal 32 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ), melainkan hanya berdasarkan dugaan dari penyidik beserta alasan-alasan seperti halnya alasan pengajuan permohonan, berita acara pencarian tersangka, berkas perkara hasil penyelidikan, berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK (Vide Pasal 3 ayat Perma Nomor 3 Tahun 2013) atau dalam hal ini beban pembuktian tersebut didasarkan pada pembuktian formil, bukan materil karena tidak melalui proses penuntutan pidana melainkan persidangan secara perdata.

Konsep Automatic Exchange of Information (AEoI)

Konteks adanya asumsi potensi penyalahgunaan wewenang tersebut akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa keberadaan Pasal 67 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang mengatur perampasan aset tanpa penuntutan, tetap dinyatakan konstitusional (Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014). Oleh karenanya, pembuktian diawal dalam ranah permohonan penanganan aset ke pengadilan harus disertai dengan alat bukti yang memang benar-benar didasarkan pada dugaan yang sah karena pembuktian tersebut diajukan dalam ranah perdata yang artinya menyertakan bukti formil.

Konsep pembuktian ini dapat dimulai oleh penyidik melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) atau dapat disebut Pertukaran Informasi Otomatis mengenai rekening wajib pajak yang dilakukan secara waktu tertentu, periodik, sistematik, dan berkesinambungan dan didasarkan pada perjanjian secara bilateral ataupun multilateral oleh negara-negara peratifikasi.

Pertukaran informasi otomatis ini berasal dari KTT G-20 tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang bersumber dari  Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 159 tahun 2014.

Hadirnya pertukaran informasi otomatis mengenai rekening wajib pajak, dalam konteks perampasan aset tanpa penuntutan, dapat dijadikan awal pembuktian akan aset tersebut. Oleh karena itu, aset tersebut didapatkan melalui cara yang sah dengan adanya perjanjian secara baik bilateral ataupun multilateral, sehingga proses penegakkan korupsi dengan melalui mekanisme perampasan aset sejatinya mendapatkan kekuatan hukum yang kuat dalam proses pembuktian secara formil. Sehingga penanganan daripada konsep pemidanaan dalam tindak pidana korupsi akan lebih mengarah kepada konsep restorative justice system yang mengarah kepada pemulihan keadilan yakni pengembalian aset yang merupakan hak warga negara (M. Taufik Makara, 2013) atau konsep follow the money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Muhammad Ishar Helmi (Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Terkait