Binanalar

Perempuan Dalam Politik Gelar Kepahlawanan

SUARA 09 Nov 2019 01:15

Perempuan Dalam Politik Gelar Kepahlawanan

binanalar.com

Binanalar.com- Ruham Kuddus nama dari enam tokoh yang diberikan gelar kepahlawanan oleh Presiden Joko Widodo. Ruhama jurnalis perempuan pertama Indonesia nampaknya terlihat telat diberikan gelar. Entah mengapa pemberian gelar selalu penuh teka-teki. Sosok pahlawan dari kalangan perempuan selalu tidak terlacak dengan baik. Ini cukup memilukan karena ada dimensi memilah-milih. Sangat terlihat jelas data fakta lapangan sangat maskulitas. Bahkan nama-nama yang diusulkan, perempuan tidak begitu mendapat tempat seimbangan.

Heroisme selalu bernuansa maskulinitas, ini semacam gejala yang cukup merugikan kalangan perempuan. Gelar bisa saja hanya sekedar tambahan status tetapi dalam status identitas diberikan dari negara ini cukup berbebada rasanya. Pengakuan negara bukan saja mantra penghargaan atas capaian semasa hidup tokoh tetapi wadah yang mendeskrisikan siapa lebih layak atau tidak. Ukuran ini sangat problematis, selain tahapan untuk kepantasan siapa saja jadi pahlawan yang rumit tentu tidak ada alat ukur yang memiliki presisi kepada ketepatan sebuah tindakan dan nilai-nilai yang dibangun oleh seseorang.

Ruhama Kuddus sepatutnya sudah mendapatkan gelar jika negara negara ini tidak terlihat hitung-hitungan mengenai catatan sejarah yang dialuinya. Dari total parah pahlawan nasional, perempuan juga dapat perlakuan yang nampaknya tidak begitu adil. Kepahlawanan sering dicitrakan lebih kepada peperangan dan heroisme politis. Padahal, tone-tone bangsa ini disusun dari banyaknya peran banyak pihak diberbagai bidang. Tentua bukan soal melulu laki-laki.

Apa yang dilakukan Rumaha Kuddus sebagai pemula, ini jelas sering luput. Maka ada sebuah narasi politis yang melatar belakangi gelar-gelar yang muncul. Kadang bukan langsung dari inisitif negara untuk mencari tahu sendiri tetapi dari sokongan dan dorongan kelompok penyokong.

Jalan Terjal Politik Gelar

Awal kisah, Sejarawan Prancis Denys Lombard mencatat, ide untuk memunculkan sosok pahlawan digagas pada penghujung 1950. Saat itu ada keinginan merehabilitasi semua korban kesewenang-wenangan Belanda. Dalam memori masyarakat mereka adalah orang-orang yang berani menentang kompeni dan ada di berbagai daerah. Masyarakat menghargainya dengan beberapa cara. Potret tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan diusung. Biografi mereka dibuat dengan kisah yang diperindah. Nama-nama tertentu bahkan diabadikan sebagai nama jalan

Mulai Abdul Muis, sastrawan-cum-politisi Sarekat Islam, menjadi yang pertama menerima gelar ini. Belum jelas alasannya. Tak berselang lama, masih di tahun 1959, Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan dan pendiri Indische Partij, serta Surjopranoto, tokoh perburuhan yang juga kakak sulung Ki Hadjar Dewantara, ditetapkan sebagai pahlawan

Berdasarkan catatan sejarawan Jerman Klaus H. Schreiner dalam “Penciptaan Pahlawan-Pahlawan Nasional dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru 1959-1993”. Ir. Soekarno juga memberikan gelar tidak lepa dari politik, “Sukarno sering menggunakan hak istimewanya sebagai presiden untuk mengusulkan kandidat-kandidat pahlawan dan untuk menyatakan mereka sebagai pahlawan tanpa mempertimbangkan atau persetujuan sebelumnya oleh komite yang berwenang,”.

Pada masa Orde Baru, Soeharto hanya memberikan gelar kepada orang yang dianggap menyokongnya dan tidak memberikan tempat kepada sosok pro-Soekarno. Politik gelar pun semakin rumit karena negara cukup berat hati dan hati-hati. Timbul keheranan studi mengenai perjuang dari kalangan perempuan belum banyak dijumpai.

Selera publik seakan digiring untuk asing dengan pahlawan dari kalangan perempuan. Dengan jumlah kecil para pahlawan perempuan akan susah menumbukan nilai-nilai baru heroisme perempuan masa kini dalam melihat para pendahulunya (perempuan) yaang progresif dan gigih.

Patut dicatat, bahwa tidak mudah juga mensuplai ide kepahlawan seseorang kepada masyarakat baru yang cenderung melihat sesuatu serba praktis seperti sekarang. Bagi kalangan perempuan, munculnya pejuang hak perempuan seperti Ruhama Kuddus dapat mentransmisikan ide dan pengetahuan sekalipun minim, tetapi sudah cukup untuk melawan ide dominan patriarki.

 

Pnulis:

Estetika Handayani (Direktur Eksekutif Estetika Institute)

 

 

 



Terkait