Binanalar

“Bapak Rakyat” Cita Ideal Kepemimpinan Desa

SUARA 09 Aug 2019 20:15

“Bapak Rakyat” Cita Ideal Kepemimpinan Desa

binanalar.com

Binanalar.com - Tak kurang dari sebulan, masyarakat desa kembali dihadapkan dengan perhelatan demokrasi memilih pemimpin. Kali ini giliran pemilihan tingkat desa yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tak terkecuali di kabupaten Pamekasan. Sebanyak 93 desa di kabupaten Pamekasan, akan melangsungkan Pilkades serentak pada September 2019 mendatang.

Animo masyarakat menyambut pemilihan-pun, cukup tinggi. Sejumlah atribut politik, warung-warung kecil, tempat ngopi di berbagai titik perkumpulan masyarakat, tidak sepi memperbincangkan Pilkades. Hal ini sinyal penting, bagi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik di desa.

Namun demikian, kondisi ini tidak lantas menjadikan kita berpuas diri. Pasalnya, pemilihan secara langsung (direct democration) dengan kedekatan emosional masyarakat, justru dapat melahirkan persoalan-persoalan yang lebih pelik, bila tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang menyeluruh. 

Di luar itu, tulisan ini tidak dimaksudkan membahas politik masayarakat desa dari sudut pandang tipologi desa yang dirumuskan Rahardjo Adisasmita (2006) dan Sapari Imam Asyari (1993). Melainkan lebih kepada fenomena pergeseran kepemimpinan di desa dari “bapak” rakyat yang “di-tuakan” menjadi kepemimpinan administrasi.

Hal ini ditengarai sekurang-kurangnya oleh beberapa faktor: pertama, Pilkades merupakan proses demokrasi di desa, oleh sebagian kalangan diterjemahkan sebagai aktivitas politik tidak sekedar kecerdasan mengatur strategi kampanye meraup suara masyarakat untuk merebut kekuasaan. Tetapi seputar gengsi, kehormatan dan harga diri yang tak jarang menimbulkan konflik dan perpecahan.

Kedua, cost politik pada pilkades yang semakin tinggi, telah membuka peluang terjadinya praktik politik uang (money politic) pada level akar rumput (grass root).

Ketiga, medan magnet anggaran negara, mulai dari kebijakan dana desa dan projek lain, tak sedikit digelontorkan pusat kepada desa, untuk memacu pertumbuhan masyarakat dan kemajuan desa yang mandiri dan produktif, berorientasi pada pemerintahan supradesa yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh masyarakt desa.

Dari tiga faktor di atas, terlihat jelas perpolitikan masyarakat desa tidak seakrab dulu. Liberalisasi dan pragmatisme politik sudah menjadi candu di masyarakat yang menggeser nilai perpolitikan demokrasi tradisional asli dari masyarakat pedesaan, yaitu gotong royong dan konsensus di masyarakat (musyawarah).

Sudah barang tentu, fenomena seperti di atas bukan berita menggembirakan bagi masyarakat pedesaan. Pasalnya bagi masyarakat, desa tak ubahnya miniatur negara yang dipimpin oleh putra terbaik untuk melaksanakan amanah rakyat.

Itulah sebabnya, masyarakat menjadikan kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin mereka dalam urusan administrasi. Lebih dari itu, kepala desa merupakan “bapak” yang menjalankan tugas kepemimpinan esensial ialah melindungi, melayani, mengayomi dan mengelola desa untuk kepentingan masyarakat di desa.

Melahirkan Pemimpin Ideal

Sejauh ini liberalisasi dan pragmatisme politik cukup efektif “menguapkan” tradisi perpolitikan yang melahirkan pemimpin ideal bagi masyarkat. Obrolan seputar pemipin yang dicitakan sulit terdengar sebagai patron pertimbangan memilih pemimpin.

Dalam beberapa kesempatan penulis sering bertanya kepada tokoh masyarakat “apakah anda menginginkan ketokohan seperti saat ini?”, jawaban mereka, sama sekali tidak ada keinginan menjadi tokoh masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, “kenepa mereka (tokoh) bisa menjadi pemimpin yang di-tuakan oleh masyarakat, sedangkan mereka tidak mengingkannya?”. 

Kurang lebihnya, penulis mengidentifikasi sebagai pola penentuan pemimpin dari bawah ke atas (bottom up) bukan sebaliknya, dari atas kebawah (top down). Bila berkaca pada kodisi demikian, pemimpin pada esensinya tidak bersifat agresif dan ofensif menawarkan diri sebagai pemimpin. Tetapi, kepercayaan masyarakatlah yang mengangkat dan menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Pola seperti ini sangat erat dengan prinsip gotong-royong dan musyawarah yang diajarkan pendahulu.

Tentu kepercayaan masyarakat tidak lahir dengan instan, tapi melalui proses panjang yang dimulai dari prestasi besar sesorang dan diabdikan kepada masyarakat, atau yang disebut dengan pemimpin berprestasi. Dari sanalah titik awal lahirnya pemimpin ideal bagi masyarakat.

Ironisnya, sebagian masyarakat menonjolkan simbol-simbol liberalis dan pragmatis dalam memilih pemimpin yang tidak pernah diajarkan pendahulu. Tak jarang ditemui, sebagian masyarakat meletakkan ukuran menjadi pemimpin harus memiliki capital yang cukup, bahkan melebihi dari kebutuhan. Tak jarang kemudian muncul ungkapan “kalau tidak punya uang, tidak usah nyalon”.

Apa yang penulis paparakan di atas, jelas membutuhkan proses yang konsisten dan dalam waktu yang tidak singkat. Kunci utama melahirkan pemimpin ideal sebagai “bapak” rakyat ialah pemenuhan kebutuhan pendidikan politik yang sesuai dengan kultur masyarakat asli desa.

Institusi politik seperti partai politik (parpol), yang menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, penting didorong turut aktif mengambil peran sebagai penggerak aktivitas perpolitikan di level yang paling bawah ini, beserta seluruh lapisan masyarakat termasuk panitia pemilihan.

Salah satu tujuannya, ialah melahirkan pemimpin ideal dan berprestasi. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan kepada rakyatnya.

 

Penulis: Moh. Basri (Pegiat di forum Lingkar Literasi Mahasiswa (L2M)



Terkait