Binanalar

Berdiaspora ke Ibu Kota

SUARA 15 Jul 2018 10:08

Berdiaspora ke Ibu Kota
www.kontan.com

binanalar.com

Ibu kota Jakarta selalu menjadi magnet (center of interest) bagi warga Indonesia untuk mencari penghidupan yang layak. Secara historis fenomena arus diaspora ke Ibu kota memang sejak lama, diketahui sejak masa kolonial era-1800an pada saat Batavia (nama sebelum Jakarta) menjadi ibu kota Hindia Belanda. Oleh karena banyaknya etnis pendatang yang ke Jakarta sebutan kampung atau jalan dengan mengambil nama etnis atau suku kita akan dapatkan di sudut kota Jakarta.

Pasca Kemerdekaan arus gerak perantau yang ke Ibu Kota justru lebih meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), migrasi ke Jakarta tahun 1971 mencapai 1,8 juta orang. Dan pada tahun 2010 menjadi 4,07 juta orang. Migrasi sempat menurun saat periode 2015 menjadi 3,6 juta jiwa karena sebagian pendatang memilih kawasan daerah penyangga ibu kota yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) itu dapat ditandai menurunnya laju pertumbuhan penduduk Jakarta antara tahun 2010-2015 menjadi 1,1% per tahun. Sebaliknya pertumbuhan penduduk di Bodetabek 3,13 % per tahun periode yang sama. Ironinya para pendatang yang tinggal dikawasan penyangga hampir keseluruhan tetap bekerja di Jakarta. Jadi ada semacam anekdot “kalau penduduk Jakarta di pagi sampai sore hari berjumlah 12 juta namun saat menginjak malam hari akan berkurang menjadi 8 juta jiwa”, artinya Jakarta tetap padat oleh orang-orang yang melakukan aktifitas ekonominya di ibu kota, Sehingga sangat lazim Ibu kota terjadi macet di jalan-jalan raya.

Argumentasi para pendatang yang datang ke ibu kota lebih banyak karena faktor pekerjaan. Bahwa mencari pekerjaan ke ibu kota agar lebih mapan dan kata mereka lebih mudah. Karena bagi pencari kerja, Ibu kota adalah tempat berburu lapangan kerja pada sektor formal, hal itu diketahui dari hasil survei BPS tahun 2017. Hal lain memang karena upah di Jakarta adalah yang tertinggi se-nasional.

Selain faktor pekerjaan faktor keluarga juga turut mengundang para pendatang untuk mengadu nasib ke Jakarta, biasanya mereka yang telah mapan di Jakarta kemudian menikah membawa pasangan atau sanak saudaranya ikut tinggal di Jakarta, atau ikut temannya yang telah sukses di Jakarta. Sisanya motivasi untuk merantau karena faktor kepentingan melanjutkan pendidikan dan aktifitas politik di Ibu Kota. Sayangnya pemerintah pusat tidak dapat memisahkan pusat aktifitas politik dan pusat aktifitas ekonomi layaknya di Amerika Serikat dan Australia, karena faktor inilah membuat beban Jakarta semakin menumpuk.

Sebenarnya Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta sendiri telah berusaha untuk membatasi arus pendatang ke Jakarta semenjak Gubernur Ali Sadikin tahun 1970-an hingga hari ini, dari operasi yustisi dan sanksi lainnya.

Di Jakarta sebetulnya cukup banyak pengangguran dari kalangan pendatang karena belum mumpuni secara kualitas. Memang migrasi adalah hak setiap orang untuk mendapat hidup yang layak. Namun, untuk mendapat hidup layak sebetulnya dengan kreatif untuk menghidupkan peluang didaerah asal juga akan mendapatkan hidup yang layak.

 

Penulis:

Ahmad Fauzan Baihaqi

(Peneliti di Lembaga Studi PSIA UIN Jakarta, Pengajar  di SMK Link and Match)



Terkait