Binanalar

Gerakan Prabowo Menduduki Parlementer

KABAR 23 Oct 2019 10:13

Gerakan Prabowo Menduduki Parlementer
Zuyin Arwani

binanalar.com

Binanalar.com - Hari Minggu 20 Oktober adalah hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, sekian lama dinamika perpolitikan dengan suhu yang tinggi telah berakhir dengan dilantiknya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tentunya dengan terpilihnya Jokowi dalam periode ke-2 ini memiliki segudang persoalan yang harus diselesaikan dalam periode berikutnya.

Rekonsiliasi adalah alternatif jalan terbaik kedepannya, agar menjernihkan suasana akibat pecahnya golongan masyarakat didalam perpolitikan, jika terlaur lama dibiarkan - hal tersebut tidak sehat bagi perkembangan demokrasi dan pembangunan bangsa Indonesia.

Memaknai Istilah rekonsiliasi tidak bisa disamakan dengan koalisi seperti yang dikemukan oleh para elit. Sejatinya memang rekonsiliasi merupakan kerangka analisis untuk membaca adanya resolusi konflik yang terjadi di sejumlah negara misalnya, seperti Afrika Selatan di negara-negara wilayah Balkan.

Nampaknya memang para elite politik terlalu takut memaknai Rekonsiliasi sebagai ajang menyatukan visi Indonesia kedepannya. Lebih dari itu sebenarnya pemahaman tentang rekonsiliasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyatuan masyarakat terbelah. Lebih dari itu, diyakini sebagai sarana penting untuk mewujudkan restorasi keadilan.  (restoration of justice) (Kohen, 2009).

Jika memandangnya dengan kerangka model Roland Barthes, bahwa gerakan Prabowo bisa diartikan sebagai kode simbolik dan kode proaretik. Ditinjau dari segi simbol bahwa Probowo berusaha menampilkan simbol-simbol kenegarawanannya yang mementingkan perubahan bangsa dari pada kepentingan pribadi semata, dan juga berusaha meleburkan kebiasaan yang diidentikan dengan keras kini bisa menjadi lembut, arif dan bijaksana.

Disegi lainnya, Prabowo nampak menunjukan aksi super hereotik guna melihat kembali reaksi akibat tindakan yang diperbuatnya, tujuannya adalah melihat simbol reaktif dari publik dan  menggolongkan publik dalam satu frekuensi untuk mendapat simpatisan yang menjadi monitoring-seeking didalam pemerintahan Jokowi jilid 2.

Gerakan Prabowo sebagai playing makker memang membuat banyak elite politik tak berkutik sehingga berasumsi negatif terhadap dirinya. Ditambah dirinya diminta oleh presiden terpilih sebagai mentri pertahanan.

Melihat dari pendekatan komunikasi politik nampak Prabowo menggunakan pendekatan Dramaturgi dengan lawan politiknya, ini nampak dari banyaknya adegan-adegan yang merujuk kepada pertunjukan, dimana sang aktor atau komunikator cenderung menyembunyikan dirinya yang ideal dan memperkuat dirinya dengan sosok yang diidealisasikan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Jika memang benar demikian, Prabowo sedang menggunakan kerangka metamor teater dalam istilah komunikasi politik ( Goffman dalam Mulyana, 2007:38) yang membagi kehidupan sosialnya kedalam dua wilayah.

Wilayah depan dan wilayah belakang, dalam wilayah depan peristiwa komunikasi Prabowo dan Jokowi merupakan pertunjukan siapa yang paling kuat dan berpengaruh, dan memang nampak banyak orang awam melihat bahwa Prabowolah yang layak sebagai aktor yang dominan di panggung depan dan layak ditonton oleh khalayak. Di wilayah belakang adalah sebuah pra kondisi dimana sang aktor benar-benar mempersiapkan dirinya untuk berlatih memainan perannya diatas panggung.

Yang harus diwaspadai adalah gerakan tersebut merupakan gerakan yang cenderung mengetengahkan sosok pribadi yang ideal. Sehingga nampak apapun yang dilakukan akan terbaca sekilas memberikan simbol untuk menguatkan pribadinya namun menyembunyikan jati dirinya.

Logika umum dalam negara demokrasi, bahwa siapapun yang kalah dalam pertempuran politik maka ia akan menjadi check and balance.  Namun unik pendekatan politik yang Prabowo sajikan dini hari dengan mengunggulkan semangat kebangsaan sebagai sebuah produk yang menjadi komitmen sebuah partai.

Data yang diungkapkan oleh Adi Prayitno dalam Parameter Politik Indonesia menunjukan bahwa 40% masyarakat tidak menginginkan antara Jokowi dan Prabowo berada dalam suatu kolom koalisi. Sementara 23% sebagian masyarakat setuju antara Jokowi dan Prabowo berkoalisi dengan argumentasi bahwa pemilu sudah selesai saatnya bergandeng tangan, semangat memajukan bangsa Indonesia, disisi lainnya menunjukan tidak menghendaki adanya koalisi dan mayoritas tidak menghendaki hal tersebut banyak diisi oleh masing-masing pendukung Jokowi dan Prabowo pada tahun 2019, jawaban mereka adalah biarkan adanya perbedaan yang penting konstruktif dan saling mengisi.

Sepak terjang Prabowo dalam kanca politik 2019 seolah memakai kaca mata kuda, tidak lagi memperhatikan psikologi pendukungnya dalam pilpres 2019 lalu. Disisi lainnya pula dari sisi pendukung Jokowi harus memberikan protektif dalam menjaga kinerja 5 Tahun kedepannya guna menjaga visi Indonesia maju. (Z.A)



Terkait