Binanalar

KPK Dibajak, Pengamat dan Politisi Beda Pendapat Soal Revisi UU Pemberantasan Korupsi

KABAR 27 Sep 2019 19:45

KPK Dibajak, Pengamat dan Politisi Beda Pendapat Soal Revisi UU Pemberantasan Korupsi

binanalar.com

Binanalar.com - Pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi. Gelombang aksi massa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan respon masyarakat yang kontra atas keputusan tersebut. Fata Institute (Fins) dan Komite Mahasiswa Muslim Indonesia (KMMI) mengadakan diskusi public mengenai kontroversi Revisi UU KPK  di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Kamis (26/09).

Kurnia Ramadana Peneliti Hukum ICW mengatakan agenda pemberantasan korupsi sudah diperlemah dengan terpilihnya pimpinan baru KPK. Itu diperparah dengan revisi UU KPK yang disahkan DPR. 

“Jadi lengkap sudah tahun 2019 ini, lima pimpinan KPK ada figur yang bermasalah, KPK juga diperlemah dengan regulasi UU KPK dan ketika pelaku korupsi dipenjara dia dapat kemudahan pengurangan hukuman melalui RUU Pemasyarakatan,” terangnya.

Namun tidak bagi Politisi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyatakan bahwa langkah DPR dalam mengesahkan revisi Undang-Undang KPK merupakan hal yang tepat dan benar. Baginya, ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan KPK secara kelembagaan negara, bukan melemahkan.

 “Yang mengatakan KPK sudah dilemahkan adalah sebuah upaya provokasi yang menyesatkan,” katanya.

Saat diminta penjelasan mengenai peran DPR sehingga menganggap penting dalam revisi UU KPK, Taufiqulhadi memberikan detail bahwa DPR berkewajiban untuk melakukan tugas pengawasan terhadap KPK, termasuk di dalamnya membuat sebuah peraturan perundang-undangan dalam upaya mengontrol dan mengawasi KPK. 

“Oleh Mahkamah Konstitusi (MK), KPK itu menjadi objek pengawasan DPR,” jelasnya.

Mengingat publik terus mempertanyakan urgensi revisi tersebut Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia, Madun Hariadi menyarankan, untuk meredam dinamika masyarakat yang kian memanas, seharusnya ada keberanian dari Presiden dengan hak prerogatifnya untuk membekukan KPK sementara waktu. 

“Harus dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah internal dan membenahi sistem operasional kerja KPK, Usul saya ke Presiden kalau bisa, sebaiknya Presiden keluarkan Perppu dulu, bekukan KPK, stop operasional, bentuk tim khusus dan selidiki semua yang bermasalah,” pungkasnya. [Red]

 



Terkait