Binanalar

Menunggu Geliat Legislator Perempuan

MILENIAL 17 Jun 2019 14:22

Menunggu Geliat Legislator Perempuan

binanalar.com

Binanalar.com - Provinsi Sumatera Selatan meloloskan calon DPD RI perempuan terbanyak di antara provinsi lainnya di Indonesia. Para perempuan nampaknya kian diterima sebagai pemangku kebijakan  di tingkat nasional. Alih-alih masih memikirkan ketidakadilan maka kita pinggirkan sejenak dan melihat ada sisi positif terciptanya ruang baru dalam menciptakan porsi kebijakan yang sarat rasa keberimbangan serta tindakan pengembalian hak-hak perepuan.

Kita memang patut menunggu bagaimana kolaborasi elemen gender di parlemen dapat menghasilkan peningkatan mutu pengentasan masalah kebangsaan. Dengan adanya peningkatan naiknya perempuan di Senayan sudah dipastikan akan memberikan banyak opsi tawaran paradigma. Kini, jumlah perempuan di parlemen satu langkah lebih baik. Sekalipun tidak mencapai 30% afirmatif sebagai mana ditetapkan undang-undang.

Sumber KPU mencatat caleg perempuan mencapai 94.975 orang jumlah ini memang masih relatif sedikit dengan caleg laki-laki. Persebaran caleg perempuan memang masih didominasi partai besar seperti Partai Golkar, Nasdem, PDIP, dan Demokrat. Sekalipun perbandingan antara  caleg laki-laki dan perempuan masih lebih banyak dimiliki oleh Partai Garuda, PSI, dan PKPI.

Terlepas 40% caleg perempuan merupakan bagian klaentalisme dari elit atau keluarga politik tertentu mereka rupanya juga mampu memberikan daya tarik bagi pemilih dalam mendulang suanya kemarin. Merujuk penelitian Puskapol Universitas Indonesia, caleg perempuan yang lolos ke DPR pada pemilu 2019 mencapai 20,5%, jumlah tertinggi sejak 2004. Dari seluruh caleg perempuan yang lolos itu, 53% di antaranya merupakan aktivis partai dan pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya. Adapun, 41% dari mereka disebut memiliki latar politik kekerabatan. 

Pemilihan kemarin setidaknya juga menjadi catatan positif bagi Partai Nasdem. Jika tidak ada revisi hasil pileg, jumlah caleg perempuan NasDem yang melenggang ke Senayan kali ini mencapai 32,2%. Itu adalah capaian tertinggi sekaligus yang pertama sejak kuota 30% caleg perempuan per partai disahkan tahun 2008.

Catatan penting yang mesti kita telisik dari banyak fakta yang ada mengenai peran legislator perempuan. Pertama, jumlah wakil perempuan periode 2014-2019 hanya sebanyak 18%. Meski begitu, tidak seluruhnya mampu menyuarakan kepentingan perempuan. Ini catatan buruk karena selain masyarakat sulit melihat dan merasakan kebijakan yang berimplikasi besar pada perempuan. Tapi juga terasa lemah di pucuk pembuat kebijakan.

Kedua, sejumlah regulasi yang terkait isu perempuan tertunda pembahasannya, dan sebagian tidak masuk prolegnas. Di antaranya, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, RUU Kebidanan hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketiga, dari fungsi legislasi, wakil perempuan di parlemen belum cukup menghasilkan produk UU terkait isu perempuan dan anak yang memadai. Dari sisi anggaran, wakil perempuan belum banyak mendorong alokasi anggaran yang bermanfaat untuk kesejahteraan perempuan. Misalnya, anggaran di kementerian/lembaga tidak dikhususkan untuk perempuan, melainkan dititipkan di unit-unit lain. Indikator lain yang paling nyata adalah anggaran Kementerian PPPA yang terlalu kecil.

Menyibak persoalan di atas kehadiran semakin banyaknya kalangan perempuan juga memperhatikan bahwa persoalan kebijakan yang tertunda di masa periode sebelumnya merupakan hutang yang harus dituntaskan. Di samping itu, sudah hal lumrah bahwa setiap wakil rakyat membawa beban dari janji politik maupun persoalan di daerah pemenangannya dulu. 

Maka ada beban berat bagi kalangan perempuan meniti langkan menuju Senayan karena pada umumnya perempuan masih dipandang baik untuk tidak ikut dalam permainan kekuasaan dan pengaruh yang menjerumuskan ke tindakangan korupsi. Persepsi itu masih dirasa lebih baik dari caleg laki-laki, sekalipun tidak sedikit pula calon legislatif tersebut merupakan bagian dari kepanjangan dari politik elit partai dan keluarga. Salah satu jalan keluarnya legislator perempuan harus baik menempatkan kebijakan dan tindakan yang tidak terus menurus beririsan dengan kehendak partai, sebagaimana mereka juga bagian dari petugas partai secara khusus.

 

Penulis : Estetika Handayani (Direktur Estetika Institute)

 



Terkait