Binanalar

Jejak Perempuan Dalam RUU MD3 ?

KOLOM 15 Sep 2019 12:35

Jejak Perempuan Dalam RUU MD3 ?

binanalar.com

Binanalar.com - Seperti diketahui, DPR berencana merevisi UU MD3. UU itu direvisi hanya untuk mengubah ketentuan soal penambahan kursi pimpinan MPR, dari yang semula lima menjadi 10.

Alih-alih menambah kursi pimpinan MPR, Feri menyebut, akan lebih baik jika revisi UU MD3 berkaitan dengan pengaturan perempuan sebagai pimpinan legislatif. Angka keterlibatan perempuan di legislatif memang meningkat tahun ini. Tetapi, jumlah perempuan sebagai pimpinan legislatif sangat minim. Oleh karenanya, Feri mendorong aturan soal kepemimpinan perempuan diakomodasi dalam revisi UU MD3.

Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Kamis lalu rapat paripurna DPR telah memutuskan revisi UU MD3 menjadi usul inisiatif DPR. Berdasarkan draft revisi UU MD3 ada sejumlah poin penting yang direvisi. Pertama, pimpinan MPR menjadi sepuluh orang yang terdiri satu ketua dan sembilan orang wakil ketua.

Kedua, bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi atau kelompok anggota dalam sidang paripurna MPR. Ketiga, tiap fraksi atau kelompok anggota hanya dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.

Keempat, dari sepuluh orang calon pimpinan MPR dipilih ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR Kelima, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ketua MPR dipilih lewat sistem voting oleh anggota dalam sidang paripurna. Anggota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dan calon pimpinan yang tidak terpilih ditetapkan sebagai wakil ketua MPR

Wacana MD3

UU MD3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

UU ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Revisi terakhirnya disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018.

Hal yang paling kontroversial dalam MD3 ini yakni Revisi Pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum. Pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR.

Pasal yang memuat perihal penghinaan terhadap parlemen berisi tambahan peraturan yang memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk:

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"

Kritik terhadap UU MD3 juga disampaikan oleh dua partai di DPR yaitu PPP dan Partai Nasdem, yang mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

PPP berharap presiden keluarkan Perppu untuk ganti ketentuan yang dianggap kontroversial, dan kemudian DPR dapat merevisi kembali dengan membuka ruang konsultasi publik secara luas

Namun, Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjadjaran, Indra Prawira, menilai pembuatan Perppu harus memenuhi syarat 'kegentingan yang memaksa'.

Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Selain itu, pasal lain yang dinilai bermasalah adalah wewenang pemanggilan paksa oleh DPR. Ada pasal lain, mereka bisa memanggil paksa setiap orang yang dipanggil oleh DPR dalam konteks fungsi tertentu. Memanggil paksa ini dengan menggunakan kewenangan oleh kepolisian, jadi kepolisian wajib untuk memenuhi request (permintaan) mereka bila ada pemanggilan paksa, yang menurut kami merusak demokrasi di Indonesia

Posisi perempuan dalam MD3?

Revisi UU MD3 merupakan momentum yang tepat berbicara keterwakilan perempuan di kursi pimpinan legislatif. Maka perubahan UU itu seharusnya fokus untuk memastikan legislator perempuan mendapatkan tempat secara pasti dalam jabatan pimpinan juga AKD. perjuangan keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada persentase di kertas suara dan keterpilihan.

Sebelumnya, Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Legislatif) 2014 menghasilkan perempuan legislator terpilih berjumlah 97 dari 560 kursi di DPR untuk lima tahun ke depan. Jumlah ini masih jauh dari setara. Maka, the politics of presence, afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen perlu dilanjutkan dengan menempatkannya pada posisi strategis, salah satunya posisi pimpinan alat kelengkapan dewan.

Perempuan, yang didorong oleh kebijakan afirmasi perempuan dalam pencalonan legislatif, menuai hasil yang kurang memuaskan di Pileg 2014 lalu. Ia hanya mampu mengisi 17, 32 persen kursi di DPR RI97 dari 560 kursi. Jumlah kehadiran perempuan di DPR ini menurun dibandingkan periode 2009-2014 yang mencapai 18 persen dari total kursi di DPR. Perempuan caleg terpilih mencapai 103 orang.

Namun berlanjut di kursi pimpinan dan AKD. Maka semangat itu perlu hadir dalam pembahasan Revisi UU MD3 yang saat ini berlangsung.Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan untuk penentuan pimpinan dan AKD mengutamakan legislator perempuan.

Alasan kuat lain bahwa sebagian partai politik juga masih menganut sistem afirmatif atau kebijakan yang mengistimewakan kelompok tertentu, dalam hal ini adalah laki-laki. Regulasi kita ini masih mengedepankan afirmatif action sebagai syarat administrasi pemilu. Sudah empat kali pemilu namu btidak berubah- berubah. Perilaku parpol terhadap afirmatif action belum logis, belum sebagai alat untuk perbaiki ketimpangan representasi perempuan. Maka perlu ada kebijakan yang kuat untuk mendobrak perilaku afirmatif ini. Menurut Sri, perlu ada undang-undang yang mengatur keberadaan perempuan di struktur kelembagaan politik.

Ada tindakan lain yang harus dilakukan yakni perlunya ada database untuk mengelola data siapa saja anggota legislatif perempuan. Dia juga menyarankan jika perempuan ingin menjadi salah satu pimpinan di parlemen perlu memetakan perolehan suara sebelum pileg. Harus buat database caleg perempuan dari DPR, DPD, DPRD kabupaten kota, dan provinsi, termausk hitung PAW (pergantian antar waktu). Jika ingin jadi pimpinan, bisa kita petakan perolehan suara, dan gimana posisi mereka di partai.

 

Penulis:

Sandra Milla Oktavia (Magister Politik Universitas Brawijaya Malang)



Terkait